Surabaya (KN) – Pimpinan dewan saat ini dituntut memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini tentu saja terkait kinerja dewan itu sendiri. Jangan sampai anggota dewan hanya D 3 (datang-duduk-duwit) kemudian menghilang dan titip absensi saja. Bahkan jika itu yang dilakukan, maka itu tak berlaku untuk jumlah anggota yang hadir rapat.Ini disampaikan Masduki Toha, anggota DPRD Surabaya yang sudah tiga kali duduk sebagai wakil rakyat. Menurut dia, kinerja dewan terdahulu sangat jelek, karena dalam rapat paripurna yang membutuhkan kuorum anggota, selalu hanya ada absensi titip tanpa ada orangnya.
Hal ini terjadi karena pimpinan yang membuat kebijakan tak cerdas. Pasalnya, menjelang rapat paripurna, selalu ada rapat tambahan seperti rapat Badan Musyawarah (Banmus) ataupun rapat Badan Anggaran (Banggar).
Bahkan tak jarang ada rapat-rapat komisi yang membahas permasalahan tertentu. Seharusnya, jika sudah menjelang atau rapat paripurna berlangsung, sudah tak ada lagi atau tak boleh ada rapat-rapat tambahan. Hal itu yang membuat paripurna hanya kuorum berdasar jumlah absensi saja, sementara orangnya tak ada.
“Seharusnya jumlah kuorum itu bukan berdasar jumlah absensi, tapi harus berdasar jumlah orang yang hadir. Kalau absensinya berjumlah 50 anggota, ternyata di tengah berlangsungnya rapat banyak anggota yang menghilang, tentu yang dihitung adalah anggota yang hadir itu saja. Ini harus dimasukan dalam Tata Tertib Dewan. Ini baru pimpinan yang cerdas,” usul Masduki Toha.
Penertiban kebijakan yang keliru itu harus diubah agar kinerja dewan benar-benar kredibel. Selama ini, misalnya, setiap paripurna untuk menyetujui suatu Raperda, selalu ada rapat-rapat tambahan (Banmus). Ujung-ujungnya ada saja isi Raperda itu yang berubah. Seharusnya, sebelum ada paripurna, pembahasan seperti Raperda itu harus selesai di tingkat Banmus, lalu digelar paripurna dan sudah tak boleh lagi ada rapat tambahan. (Jack)