Surabaya (KN) – Komisi E DPRD Jatim meminta kepada para guru SMA dan SMK di Jawa Timur tidak perlu khawatir mensikapi berlebihan. Sebab, pemerintah sudah memikirkan berbagai solusiterkait banyaknya keresahan itu.Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menilai kekhawatiran itu tidak perlu terjadi di para guru di Jatim. “Jangan resah, jangan galau. Sebab pengambilalihan SMA/SMK ini sudah dipersiapkan dengan matang. Kita harusmelihat pengambilalihan ini dari sisi positif. Masalah honor, itu sudah dipikirkan oleh Gubernur baik yang PNSataupun GTT,” kata Agung Mulyono.
Diterangkannya, pengambilalihan SMA/SMK oleh provinsi itu salah satunya terkait standardisasi mutu sekolah.Pasalnya, selama ini ketika SMA/SMK diurusi Pemkab/Pemkot, standarnya tidak sama antara daerah satu denganlainnya. Sehingga hal ini berimbas pada mutu pendidikan juga.
“Pengambilalihan SMA/SMK itu memang untuk standardisasi mutu. Bisa kita lihat sendiri misalnya sekolah diPacitan dengan Surabaya sangat berbeda. Dengan standardisasi ini diharapkan mutu pendidikan akan meningkatsecara merata,” ujarnya
Terkait kemungkinan terjadinya mutasi antarwilayah, kata Agung Mulyono, hal ini baru akan dilakukan jika terjadikenaikan pangkat atau jabatan. Dengan kenaikan pangkat atau jabatan tersebut, saat seorang guru yang dimutasi juga akan diberikan beberapa tunjangan.
“Kalau mutasi, itu pasti naik jabatan atau pangkat. Itu pasti juga adatunjangannya, seperti tunjangan untuk rumah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kenaikan jabatan, saya yakintidak ada mutasi,” ujarnya
Senada, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Syaiful Rahman menyatakan keresahan para guru itu terlalu berlebihan. Pasalnya tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, seperti mutasi ataupun penurunan honor.
Mengapa harus risau. Tidak akan ada mutasi itu. Semua akan tetap seperti biasanya. Yang jadi kepala sekolah jugatetap kepala sekolah, tidak akan mutasi seperti yang dikhawatirkan. Apalagi itu mutasi antardaerah, itu tidak ada,”tegas Syaiful Rahman.
Begitu juga terkait honor para GTT dipastikan tidak akan mengalami perubahan. “Sampai Desember nanti kan masih menjadi tanggung jawab daerah. Saat ini, kami masih membahas soal honor tersebut. Tidak akan kita turunkan honornya. Kalaupun itu terjadi, itu bukan imbas dari pengambilalihan Pemprov, tapi karena kondisi negara,” ujarnya. (rif)