Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi D DPRD Jatim menyoroti ada tiga infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan. “Ada tiga hal persoalan infrastruktur yang menjadi catatan kami di HUT Pemprov Jatim ke 75 hari ini.Yakni pertanian, pengelolaan limbah, dan infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS),” ujar Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto, Senin (12/10/20).
Disektor irigasi, Kuswanto mengingatkan pentingnya irigasi untuk mendukung sektor pertanian di Jawa Timur.Sebagai provinsi lumbung pangan nasional, maka dukungan infrastruktur irigasi harus dilakukan untuk mengaliri persawahan yang ada.
“Sayangnya, banyak saluran air baik sekunder maupun tersier yang sekarang dangkal, bahkan tak teraliri.Untuk bisa memiliki sumber air, petani juga harus menyiapkan sumur secara swadaya,” ungkap Kuswanto.
Untuk limbah, khususnya limbah B3, Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti belum adanya penampungan pembuangan limbah berbahaya itu di Jawa Timur.
Sebelumnya, DPRD Jatim menargetkan Pusat Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI B3) di Dawarblandong, Mojokerto dapat segera beroperasi tahun ini.
Namun disayangkan menjelang akhir tahun 2020 ini, pebangunan proyek yang berada di kawasan Desa Cindoro Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto kata Kiswanto, saat ini belum diselesaikan.
“Ada sejumlah kendala mulai penyediaan lahan, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga masalah lainnya,” katanya.
“Untuk mendukung iklim industri di Jawa Timur, semua itu harus segera diselesaikan.Apalagi, ini merupakan target jangka dekat yang seharusnya selesai tahun ini,” imbuhnya.
Catatan soal Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dibangun sejak 2002 hingga kini belum selesai, Jalur yang diharapkan bisa mengungkit perekonomian di kawasan selatan Jatim ini sampai saat ini kata Kuswanto, masih belum bisa seperti yang diharapkan untuk menghidupkan perekonomian setempat.
“Masalahnya ada pada pembebasan lahan yang memang butuh anggaran besar.Karena bukan jalan berbayar, memang tidak mudah untuk menarik investor di proyek ini,” terangnya.
“Solusinya, harus ada kerjasama dari tiga sumber penganggaran.Baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota yang dilewati JLS,” kata Kuswanto.
Selain persoalan itu, DPRD Jatim melalui Komisi D terus mengawal sejumlah pekerjaan Pemprov yang menggandeng instansi lain. Di antaranya, melalui kerjasama dengan PLN untuk mewujudkan ketersediaan listrik di seluruh wilayah Jatim.
“Termasuk di kepulauan, Pemerintah Provinsi berkerjasama dengan PLN telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.Harapannya, hingga akhir tahun, seluruh rumah bisa teraliri listrik,” katanya.
Di sektor lain, Komisi D juga menjembatani komitmen kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yakni, dengan menggelar Forum Komunikasi untuk antisipasi bencana alam di sekitar wilayah Bengawan Solo.
“Selain banjir, juga ada potensi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri di sekitar sungai.Kami bersama Pemprov Jatim dan Jateng telah membuat komitmen bersama untuk memberikan atensi khusus, baik antisipasi banjir maupun pengendalian limbah di sana,” pungkasnya. (KN01)