Surabaya (KN) – Normalisasi Kali Lamong menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pasalnya, setiap kali hujan datang, warga Surabaya barat mengalami dampak luapan kali. Akibatnya, banjir tidak bisa teratasi hingga mengganngu aktifitas warga.Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron menegaskan, pelaksanaan normalisasi Kali Lamong harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, warga yang hidup di sekitar kali itu sering terganggu akibat luapan banjir.
“Sengaja kami mengundang pihak BBWS secara langsung dari Solo agar segera menemukan solusi yang cepat terkait apapun yang menjadi kendala di lapangan, karena kondisinya tidak bisa ditunda tunda,” jelas Buchori.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah akses jalan guna mendukung proyek penanggulangan banjir. Pasalnya, lokasi proyek penanggulangan banjir Kali Lamong sulit terjangkau jika menggunakan angkutan berat.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, akses jalan yang dibangun tersebut kini sudah bisa dilalui. Meskipun akses jalan tersebut belum diaspal karena berwujud jalan makadam tetapi dipastikan bisa menjadi akses jalan masuk ke lokasi proyek penanggulan kali Lamong.
“Itu yang telah kami siapkan untuk mendukung proyek penanggulangan banjir kali Lamong,” kata Erna Purnawati saat hearing di Komisi C di DPRD Surabaya, Selasa (17/2/2015).
Mengenai pembebasan tanah, kata Erna, tidak ada persoalan. Karena sekitar 90 persen tanah yang ada di tepi kali Lamong merupakan tanah kas desa. Dan sisanya sekitar 10 persen merupakan tanah milik pengembang yang juga sudah siap dibebaskan. “Jadi, kami kira Pemkot Surabaya sudah menyiapkan semuanya untuk proyek penanggulangan banjir Kali Lamong,” jelasnya.
Kepala BBWS Yudi Yuwono menjelaskan, proyek normalisasi Kali Lamong sudah di programkan dan merupakan pembangunan infra struktur yang berstatus multi years dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk pembangunan tahap pertama sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Anggaran itu diambil dari APBNP yang rencananya akan digedok, Rabu (18/2/2015).
Menurut Yudi, masalah normalisasi Kali Lamong cukup kompleks. Selain masalah pendangkalan dan belum terealisasinya pembangunan tanggul, masalah lainnya adalah muara kali. Pada muara Kali Lamong terdapat delta yang terbentuk karena adanya pulau Galang. Keberadaan delta tersebut menghalangi laju arus air ke laut. Sehingga aliran air ke laut tidak lancar.
Untuk menyelesaikan masalah itu, BBWS perlu melakukan kajian. Kajian ini nanti akan melibatkan ahli pantai karena berkaitan dengan arus laut. Selain menyiapkan kajian, pihaknya akan menyiapkan pembangunan tanggul di sepanjang Kali Lamong. Rencananya, jika disetujui oleh pemerintah pusat pembangunan akan dilakukan selama empat tahun.
“Jika Surabaya saja yang beres (pembebasan lahan) namun Gresik belum tuntas, itu juga menjadi dilema bagi saya,” katanya. (anto)