Surabaya (KN) – Komisi C DPRD Surabaya mengundang SKPD Pemkot Surabaya dan pihak PT Unilever selaku induk dari Wall’s, terkait permasalahan Wall’s Day (pembagian es krim Wall’s gratis) yang membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini emosi.Komisi C ingin mencari tahu kebenaran tentang sumbangan SKPD untuk memerbaiki taman yang rusak dengan nilai uang terkumpul mencapai Rp25 juta. Namun pihak PT Unilever selaku induk dari Wall’s Day mengganti rugi senilai Rp1,2 miliar.
Dalam hearing, Senin (19/5/2014), Komisi C DPRD Kota Surabaya juga mempertanyakan sikap Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tiba-tiba melunak soal kerusakan tanaman di kawasan Tama Bungkul Jl Raya Darmo dan sekitarnya akibat pembagian es krim gratis, Minggu (11/5/2014) lalu.
Kalangan dewan menduga perubahan sikap walikota itu ada hubunganya dengan kesepakatan yag telah dibuat Pemkot dan PT Unilever setelah bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp 1,2 miliar.
Seperti yang diberitakan diberbagai media masa sebelumnya, Head of Corporate Communications Unilever Indonesia Maria Dewantini Dwianto mengatakan pihaknya bersedia melakukan penggantian atau pembayaran biaya perbaikan dan perawatan taman dan jalur hijau sesuai kalkulasi dari DKP sekitar Rp, 1,2 miliar.
“Seharusnya pihak Pemkot harus terbuka apakah perubahan sikap itu karena sudah ada perdamaian atau ada pertimbangan lain yang membuat tuntutan kepada PT Unilever tidak dimungkinkan dilanjutkan,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy saat hearing.
Dijelaskanya, dalam hal ini lembaga legislatif bukan bermaksud mendesak Pemkot untuk melanjutkan gugatan, tapi harus ada tranparansi karena menyangkut harga diri seluruh warga Surabaya.
Menurutnya, kerugaian yang ditimbulkan bukan hanya soal kerugian dana APBD untuk perawatan taman saja, tapi kenyamanan akan manfaat fasilitas umum warga juga terganggu.
“Kalau gak salah Bu Risma (Walikota Tri Rismaharini) waktu itu luar biasa lho marahnya. Dan tuntutan untuk menggugat itu kan dari Walikota sendiri atas nama warga Surabaya. Kalau tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas ya bagaimana,” ungkap Simon.
Sementara itu, Anggota Komisi C, Sudirjo bahkan menyinggung soal dampak yang ditimbulkan dengan oleh acara tersebut kesehatan Bu Risma yang sempat shock karena taman sepanjang satu kilometer rusak parah.
“Bayangkan kalau waktu itu Bu Risma melihat taman rusak langsung pingsan karena kaget. Kalau terjadi apa-apa bagaimana ? coba dihitung biaya untuk menggelar Pilwali,” kata politisi PAN ini.
Sementara itu, pihak Pemkot Surabaya melalui Kepala Bagian Lingkungan Hidup (BLH) Musdig Ali Suhudi menggakui bahwa peristiwa rusaknya taman tersebut karena kelalaian BLH sebagai penanggung jawab acara Car Free Day (CFD).
“Kita mengakui bahwa peristiwa itu adalah kelalaian kami sebegai penanggung jawab dari Pemkot Surabaya. Untuk itu kita sudah melakukan evaluasi agar peristiwa itu tidak terjadi. Untuk masalah hukum terus terang bukan domain kami untuk menjawab,” kata Musdig saat hearing di Komisi DPRD Surabaya.
Sayangnya, Bagian Hukum Pemkot Surabaya dan PT Unilever tidak hadir dalam hearing tersebut meskipun sudah diundang secara resmi untuk membahas kerusakan taman bungkul. Sumber internal dewan mengatakan perwakilan PT Unilever tidak bisa hadir karena berdalih undangan mendadak sehingga tidak bisa hadir.
Dalam hearing di Komisi C itu juga dibahas tentang salah satu radio swasta besar di Surabaya yang memiliki peran atas acara itu. Melalui radio tersebut, pihak Wall’s memasang iklan tentang acara pembagian es krim Wall’s gratis tersebut hingga bisa mendatangkan massa.
Radio tersebut hanya menyampaikan informasi acara dan dalam informasi itu juga meminta peserta untuk mengenakan kaos merah. Hal ini bagi dewan rawan muatan politis, jika dikaitkan dengan warna dominan sebuat partai politik.
“Kita akan panggil radio tersebut dalam hearing selanjutnya. Kita hanya minta klarifikasi terkait iklan acara Wall’s Day dan himbauan pemakaian kaos merah kepada pengunjung yang disampaikannya dalam iklan tersebut. Dalam sudut pandang politik, bisa bermakna lain,” tegas Sachirul Alim Anwar, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. (anto)
Foto : Simon Lekatumpessy