Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi A DPRD Surabaya menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisioner KPU Kota Surabaya anggaran Pilkada Surabaya 2020 yang beluh seluruhnya dicairkan oleh Pemkot Surabay,Sabtu (8/8/2020).Rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Khrisna, dan Wakil Ketua Komisi A Budi Leksono. Sedangkan Komisioner KPU Kota Surabaya yang hadir antara lain Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Suybairi. Serta Naafilah Astri Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Khrisna mendesak Pemkot Surabaya segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi anggaran Pilkada Surabaya 2020. “Karena Permendagri-nya sudah seperti itu. Harusnya tunggakan sisa anggaran sudah dicairkan seluruhnya pada tanggal 9 Juli, tapi dijanjikan mundur 15 Juli. Namun sampai sekarang belum juga cair” terangnya.
Ayu juga mengatakan anggaran Pilkada sudah dianggarkan pada pengesahan APBD Surabaya 2020. “Kenapa anggaran itu kok tidak bisa cair tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Ayu, sisa anggaran itu sangat dibutuhkan. Apalagi tahapan Pilkada di bulan September nanti adalah pendaftaran pasangan calon. Sehingg KPU butuh melakukan sosialisasi ke masyarakat lewat spanduk, baliho atau publikasi lainya.
“Senin (10/08/2020) lusa kita akan menggelar hearing dengan Pemkot Surabaya. Kita ingin tahu alasannya kenapa sisa anggaran Pilkada itu belum juga dicairkan,” tegasnya.
Sementara itu,Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri menjelaskan dari anggaran Rp.101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp41,9 miliar atau sekitar 41 persen.
“Anggaran Rp41 Miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp1 Miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp 40 Miliar,” ungkapnya.
Dikatakan Naafilah, sesuai Permendagri seharusnya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp 60 Miliar.
“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya sehingga kami khawatirkan dapat mempengaruhi proses tahapan Pilkada tidak berjalan sebagaimana mestinya”pungkasnya. (KN01)