Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk segera mencairkan tunggakan dana Pilkada Surabaya 2020 untuk KPU Kota Surabaya. Agar tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya bisa berjalan lancer. “Jangan sampai pelaksanaan tahapan Pilkada Surabaya terseok-seok karena anggaran belum dicairkan oleh pemkot,” kata Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Kamis, (6/8/2020).
Menurut Adi Sutarwijono, dia sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi A agar menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. “Komisi A akan menggelar hearing terhadap persoalan itu pada Sabtu (8/8/2020,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, melalui pernyataannya di media Pemkot Surabaya bisa memperhatikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri membenarkan bahwa pencairan anggaran Pilkada Surabaya sesuai NPHD masih belum cair seluruhnya. Dari anggaran sebesar Rp 101,2miliar, yang sudah dicairkan baru Rp41,09 miliar atau sekitar 41 persen.
“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya, sehingga kami khawatirkan dapat mempengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Alumnus magister ilmu politik FISIP Unair Surabaya ini menyatakan, anggaran Rp41 miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp1 miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp.40 Miliar.
“Kalau sesuai Permendagri, harusnya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) anggaran harus sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp 60 miliar itu,” terang Astri.
Sebelumntya Ketua KPU Jatim Choirul Anama mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 19 kabupaten/kota di Jatim masih menyisakan satu wilayah yang mengakibatkan persiapan pelaksanaan pilkada agak tersendat. Pasalnya dari data yang masuk ke KPU Jatim, Kota Surabaya belum mencairkan (transfer) 100 persen anggaran Pemilukada sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“18 kabupaten/kota sudah 100 persen, tinggal Kota Surabaya yang masih 41 persen,” ujar Ketua KPU Jatim Choirul Anam kepada wartawan di Surabaya, Rabu (5/8/2020).
Menurut Choirul Anam, total anggaran penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2020 di Jatim sesuai kesepakatan dalam NPHD berasal dari APBD masing-masing kabupaten/kota sebesar Rp 1.052.632.249.594.
Sedangkan anggaran yang sudah dicairkan, lanjut Anam sapaan akrab Choirul Anam sebesar Rp.992.485.793.574 atau setara 94 persen dari total anggaran sesuai NPHD.
“Ya, satu-satunya yang belum dicairkan 100 persen tinggal Kota Surabaya saja,” ungkapnya. (KN01)