Surabaya (KN) – Gubernur Jatim Soekarwo mendukung adanya perpanjangan masa kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Timur. Dimana perpanjangan ini dilakukan karena proses rekrutmen KPI yang berakhir pada Juli nanti hampir bersamaan dengan proses pemilihan Gubernur (pilgub). “Secara prinsip saya setuju dengan perpanjangan komisioner di KPI Jatim, tapi semua mekanismenya akan dibicarakan di DPRD Jatim dengan anggota komisi A,” ujar Gubernur
Jatim, Soekarwo saat ditemui usai acara Dharma Shanti Hari Raya Nyepi 2013 dan Tahun Baru Saka 1935 di JX International di Jl Achmad Yani Surabaya, Minggu (7/4/2013).
Dia menuturkan, pihaknya saat ini sudah menandatangani surat keputusan tersebut sebagai bentuk kesepakatan penambahan masa kerja KPI Jatim yang seharusnya berakhir pada 6 Juli 2013.
Namun Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyangkal perpanjangan masa kerja komioner KPI berkaitan erat dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim yang digelar 29 Agustus 2013.
Menurutnya, tambahan masa kerja karena waktu penjaringan komisioner baru yang terlalu mepet, serta memberikan ruang kepada tim seleksi untuk lebih selektif sebelum memutuskan dan menetapkan nama-nama baru.
“Tidak ada hubungannya dengan Pilkada apapun. Perpanjangan masa kerja mungkin karena waktunya saja yang mepet dan masih proses penjaringan,” kata gubernur yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.
Selain Gubernur Jatim yang mengusulkan penambahan masa jabatan buat anggota KPI mendapat dukungan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia mengusulkan perpanjangan masa kerja bagi KPI Jawa Timur karena dikhawatirkan mempengaruhi kinerja sebagai fungsi kontrol bagi media penyiaran, khususnya menjelang Pilkada 2013.
PRSSNI menyangkal usulan ini ada kaitannya dengan politis menjelang Pilkada. Namun, pergantian komisioner KPI Jatim yang dijadwalkan pada Juli tahun ini akan banyak berpengaruh.
“Tidak ada kaitannya dengan politis apapun. Kami hanya khawatir ajang Pilkada malah dimanfaatkan lembaga-lembaga penyiaran ilegal untuk mempromosikan calon atau partai politik tertentu. Apalagi sekarang banyak lembaga penyiaran, seperti radio yang tidak berizin,” ujar Ketua PRSSNI Jatim, Lutfi Abdullah.
Namun, pihaknya sepakat tim seleksi KPI Jatim yang saat ini sudah bekerja dan membuka pendaftaran, tidak berhenti bertugas. Namun, Lutfi berharap agar nama-nama komisioner baru yang sudah terpilih nantinya tidak segera dilantik sampai gelaran Pilkada berakhir.
Nama-nama komisioner KPI Jatim sata ini yakni Fajar Arifianto, Catur Suratnoaji, Maulana Arif, Surya Aka, Mochammad Dawud, Syva Claretta, dan Arie Budi Santoso. Dari ke tujuh anggota tersebut, tiga nama teratas tidak diperkenankan mendaftar karena sudah menjabat dua periode kepengurusan. (rif)