Surabaya (KN) – Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan telah membentuk tim untuk melakukan penertibkan tenaga kerja asing (TKA) di wilayah-wilayah industri.“Yang kita sweeping nanti itu tenaga kerja asing unskill (tanpa keahlian). Juga (TKA) yang melanggar peraturan (ilegal),” ujar Gubernur Jatim Soekarwo usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Jumat (23/12/2016).
Lebih lanjut gubernur menerangkan, saat ini sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja, termasuk TKA, yaitu Perda 8/2016. Untuk penegakan Perda tersebut, Satpol PP akan dilibatkan dalam penertiban TKA ilegal.
“Satpol PP itu tidak hanya menertibkan PKL. Tugas Satpol PP itu adalah penegakan Perda, termasuk penertiban TKA. Tim yang sudah melakukan koordinasi adalah Forpimda dan Kanwilkumham. Januari kami akan turun, mengecek kebaradaan para TKA, melibatkan buruh dan Apindo,” paparnya.
Ia menjelaskan, terjadinya kasus TKA ilegal ini ada yang bermula dari warga asing yang masuk menggunakan visa turis. Ini sudah menjadi risiko kebijakan untuk meningkatkan kunjungan turis asing dengan bebas visa. Untuk itu, perlu pengawasan lebih ketat terhadap regulasi yang sudah ada.
Beberapa wilayah yang dinilai perlu dilakukan sweaping adalah daerah industri manufaktur. “Perlu diawasi itu di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Probolonggo, Pasuruan, dan wilayah lainnya,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo.
Pakde Karwo mengakui, TKA ilegal atau pun yang unskill ini baru terungkap jika mereka sudah bekerja. “Persoalannya itu ‘kan berawal dari overstay, terus masuk sebagai tenaga kerja. Nah, yang unskill ini yang tidak boleh. Itu baru ketahuan setelah mereka bekerja. Makanya, yang mengetahui itu buruh. Oleh sebab itu kita libatkan. Seperti kasus di Mojokerto, yang melaporkan pertama kali adalah buruh,” kata Pakde Karwo. (wan)