Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – SMA dan SMK se-Jatim harus terus meningkatkan kualitas agar tidak terdapat disparitas atau kesenjangan antara sekolah yang satu dengan lainnya. Sebab, apabila sekolah favorit atau berkualitas hanya di perkotaan saja, maka bisa menjadi permasalahan urban.“Setingkat SMA dan SMK kualitasnya harus merata. Oleh karena itu, urusan jenjang pendidikan ini diserahkan ke provinsi. Kita ingin sekolah-sekolah di daerah pinggiran dan tengah sama-sama berkualitasnya,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jl Indrapura, Surabaya, Kamis (31/5/2018), menjawab terkait kasus adanya siswa yang bunuh diri karena tidak bisa masuk sekolah favorit.
Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SMA dan SMK yakni setiap sekolah membuat inovasi untuk menjadi favorit. Selain itu, diharapkannya SMA dan SMK se-Jatim untuk berkualitas world class.
“One school one innovation. Jadi sekolah yang hebat bisa ada dimana-mana,” ujarnya sambil menyampaikan bahwa langkah ini telah diterapkannya pada setiap OPD di jajaran Pemprov. Jatim. Inovasi di OPD-OPD tersebut sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas SMA/SMK, lanjut Pakde Karwo, juga dilakukan dengan inovasi perbaikan manajemen sekolah. Penerapannya, melalui pendistribusian guru dan kepala sekolah yang merata. Sebagai contoh, kepala sekolah di daerah tapal kuda dipindah ke perkotaan, sebaliknya yang di perkotaan bisa dipindah ke tapal kuda. Dengan demikian semua sekolah bisa memiliki kualitas sama.
“Jangan selama masa kerjanya, kepala sekolah itu terus berada di sekolah yang lama,” pungkas orang nomor satu di Jatim ini.
Pemprov Jatim Konsisten Terapkan Good Governance
Sebelumnya, Pakde Karwo menyampaikan nota penjelasan terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam sambutannya, ia menjelaskan, Pemprov Jatim konsiten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab konsistensi ini menjadi salah satu faktor penunjang dalam menjaga kestabilan perekonomian di Jatim.
Ia mengatakan, salah satu perwujudan konsistensi penerapan good governance yakni dengan pengelolaan APBD secara akuntabel dan transparan. Selain itu, APBD harus dilakukan dengan bijaksana dan kredibel agar memberikan tingkat stimulus yang tinggi terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim segera terwujud. (KN01)