KORAN NUSANTARA
Headline Jatim

DPRD Kritisi Anggaran Infrastruktur APBD Jatim Turun Drastis

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto

Surabaya,mediakorannusantara.com -Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengkritisi dengan turunnya anggaran pembangunan infrastruktur dalam anggaran Belanja Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 provinsi Jatim. Terbukti, akokasi anggaran 8 OPD mitra Komisi D DPRD Jatim dikepras habis kisaran antara 30 persen hingga diatas 50 persen.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto ditemui di DPRD Jatim, Selasa (12/11). berharap kalaupun tidak dinaikkan, alokasi anggaran bidang infrastruktur disamakan dengan tahun sebelumnya. Jangan malah turun drastin karena itu menjadi kelucuan.

“Sekarang ini pola penganggaran adalah uang mengikuti program (Money Follows Program) bukan program mengikuti anggaran (Money Follows Function),” ungkap Kuswanto.

Padahal berdasarkan amanat Undang-Undang masih banyak pekerjaan rumah yang belum ditangani secara baik oleh Provinsi Jatim. Seperti terminal tipe B yang kewenangannya dilimpahkan ke provinsi dari yang semula ditangani oleh kabupaten/kota.
“Dishub dan Dinas PU Bina Marga yang paling parah, karena anggarannya turun hingga diatas 50 persen. Praktis 26 terminal tipe B yang tak disentuh sama sekali oleh provinsi Jatim padahal membutuhkan penanganan segera untuk optimalisasi,” ujar Ketua Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto ditemui di DPRD Jatim, Selasa (12/11).

Di sisi lain, penanganan pelabuhan antar pulau juga tak mendapatkan anggaran sama sekali. Padahal, perdagangan antar pulau selama ini menjadi andalan Jatim untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim hingga bisa diatas rata-rata nasional.

Hal ini tentu juga tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang mendorong pembangunan tol laut. Namun hampir dipastikan tahun depan di Jatim tak ada pembangunan pelabuhan baru.

Bahkan yang ada seperti di Brondong Lamongan, Banyuwangi, Pelabuhan Sri Raja Sumenep, Probolinggo, Mandangin Sampang serta Ketapang Kabupaten Probolinggo tak mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana.

“Pelabuhan interinsuler seperti di Brondong Lamongan, kemudian di Prigi Trenggalek serta pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi juga tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana interinsuler,” keluh Kuswanto yang juga politisi asal Fraksi Partai Demokrat.

Kemudian, program bantuan mudik gratis lebaran juga dikeparas hingga 50 persen. Jika tahun 2019 Pemprov menyediakan 480 unit bus dan bingkisan, tahun depan tinggal 240 unit bus. Begitu juga untuk moda transportasi kereta api maupun kapal laut. “Ini program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat tapi kok malah dikepras. Harusnya minimal ya sama dengan tahun lalu bukan malah turun,” harap Kuswanto.

Yang lebih mengejutkan, kata Kuswanto program penanganan kekeringan berupa bantuan pembuatan sumur bor sangat minim dan terkesan hanya mendompleng APBN. “Di Jatim terdapat 566 desa tersebar di 24 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan kronis. Tapi bantuan sumur bor dari APBD Jatim hanya 2 titik sedangkan dari APBN sebanyak 114 titik untuk tahun depan. Masak sebagai pemilik wilayah justru sangat minim, padahal air adalah kebutuhan pokok masyarakat,”katanya.

Kuswanto mengaku, belum bisa memberikan gambaran secara global terhadap R-APBD Jatim 2020 karena di DPRD Jatim ada lima komisi. ” Yang jelas mitra komisi D turun drastis sehingga dikhwatirkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga ikut menurun,” bebernya.

Namun faktanya, justru R-APBD Jatim mencoba menerapkan pola lama yang sudah ditinggalkan di era Presiden Jokowi. Sekedar contoh, anggaran belanja Dishub untuk belanja langsung turun 57 persen sedangkan anggaran tidak langsung turun 34 persen. (wan/jnr)

Related posts

Material Pembangunan Tribun Stadion Surajaya Lamongan Terbakar

redaksi

Gubernur Jatim Apresiasi Asean School Games IV

kornus

Paket Sehat Bersama TNI, Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad Gelar Pengobatan Gratis

kornus