Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi E DPRD Jatim minta kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mengevaluasi dan mengambil langkah yang tepat terhadap kepala SMKN 1 Surabaya.Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim ditemui usai menerima unjuk rasa mahasiswa muhammadiyah di DPRD Jatim, Jumat (28/9/2018) mengaku prihatin dengan peristiwa yang terjadi di SMKN 1 Surabaya. Karena dalam proses belajar mengajar saat ini masih saja ditemui sikap atau perilaku menampar siswa yang seharusnya tidak terjadi terhadap siswa SMKN 1 khususnya siswa inklusi.
“Saya sudah baca di media sosial dan koran yang beredar di masyarakat terkait kasus siswa SMKN 1 tersebut. Ini bukti bahwa kepala sekolah tersebut tidak bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. seharusnya menciptakan suasana kondisi belajar yang baik di sekolah yaitu kepala sekolah langsung menanyakan ke guru pengawas bukan langsung eksekusi ke siswanya, apalagi siswa inkulusi ini butuh pendampingan dan diarahkan menjadi yang lebih baik,”ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau dan berharap agar pihak sekolah segera melakukan pendampingan kepada siswa yang telah mendapatkan hukuman itu. “Itu kewajiban sekolah, siapa lagi jika tidak. karena itu saya minta agar guru-guru melakukan pendampingan itu, supaya siswa itu tidak menjadi takut lagi,” harapnya.
Ia menambahkan, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Jatim melihat efek yang akan timbul setelah adanya perlakuan yang tidak semestinya didapatkan oleh siswa itu. “Efek yang ditimbulkan itu harus kita perkuat, jangan sederhana sekali untuk menyimpulkan persoalan hanya sekedar apa. Karena secara psikologis akan menjadi beban atau pengaruh sendiri dalam kelanjutan proses belajar mengajar,” terangnya.
Maka itu, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil Kadispendik Jatim sebagai penanggung jawab pendidikan di Provinsi Jawa timur. “Saya kira nggak usah sampai ke Gubernur, tapi kita juga akan memanggil Pak Saiful dan meminta klarifikasi sebagai penanggung jawab pendidikan, untuk memberikan penjelasan secara utuh terkait sikap dan tindakan yang dilakukan kepala sekolah, karena itu tidak mencerminkan pendidikan,” tegas Suli Daim. (KN01)