KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

DPRD Jatim Minta BPJS Kesehatan Segera Lunasi Tunggakan Rumah Sakit Milik Pemprov

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan segera melunasi tanggungannya yang masih menunggak di beberapa rumah sakit di provinsi Jatim.Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto ditemui di DPRD Jatim, Rabu (10/10) mengatakan apabila tunggakan ini belum terbayarkan ke rumah sakit pemprov Jatim maka akan dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami meminta BPJS untuk segera melunasi. Karena, rumah sakit pasti mengalami kebingungan dan beban tersendiri. Saya mengusulkan kepada rumah sakit mengajukan bantuan ke Pak Gubernur,”tegas Agus Dono politisi asal Fraksi Demokrat Jatim ini.

Ia menjelaskan, hutang BPJS di lima Rumah Sakit milik Pemprov Jatim memang sangat mempengaruhi cash flow Rumah Sakit. Terutama untuk membayar obat-obatan di sejumlah pabrik farmasi dan untuk membayar hutang kepada Bank guna mengangsur pinjaman untuk perluasan Rumah Sakit.

Dia mengatakan, pihaknya pun sering melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan di pusat untuk membantu keberlangsungan rumah sakit di Jatim tetap berjalan dengan baik. “Memang sering kali kami ke Jakarta untuk membantu rumah sakit Provinsi. BPJS pusat menyampaikan bahwa ini masalah Nasional. Kami sampaikan kepada mereka bahwa rumah sakit kita sudah BLUD, karena bisa menghambat sistem rumah sakit itu sendiri,” terangnya.

Agus Dono menyampaikan, meski ada keterlambatan bayar, pihaknya meminta agar rumah sakit di Jatim tetap memberikan pelayanan tidak menolak pasien. “Ini komitmen kami bersama Pak Gubernur tidak boleh menolak pasien,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengkritisi BPJS Kesehatan karena tidak adanya terobosan baru. Ia mencontohkan rumah sakit pemprov selama ini masih merawat pasien-pasien yang harusnya bisa dirawat di tingkat Puskesmas.

“Harusnya BPJS Kesehatan melakukan terobosan-terobosan baru, jangan sampai membebankan rumah sakit. Pemprov dan Pemda harus membuat sistem rujukan yang tertata. Karena indikasinya banyak rumah sakit tipe A itu penyakit yang sebenar bisa selesai di tingkat puskesmas itu masih memenuhi rumah sakit tipe A, ini kan problem karena daya tampungnya tidak mencukupi,” pungkas Agus Dono politisi asal Malang. (KN04)

Related posts

Panglima TNI : Selamat Ulang Tahun ke-72 Anggota Polri

kornus

Tahun Ini Embarkasi Surabaya Berangkatkan 27.123 Calon Jemaah Haji

kornus

Panglima TNI pastikan Prajurit terlibat Pelecehan diproses Hukum