Surabaya (KN) – Setelah ada nota penjelasan dari pihak eksekutif tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang LKPj Gubernur akhir tahun 2013. Dalam pembahasan LKPJ ini Pansus akan membahas dan mempertimbangkan melalui pendekatan kelembagaan dan menjadi kewenangan daerah.
Juru bicara Pansus LKPJ Gubernur 2013 Dalam Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (21/4/2014), juru bicara Pansus LKPJ Gubernur mengatakan, pendekatan kelembagaan ini merupakan salah satu bentuk pemerhati terhadap kinerja masing-masing SKPD sebagai pelaksana kebijakan daerah.
“Pendekatan model ini sangat penting untuk memperkuat atau memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan agar mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya.
Pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan urusan yang menjadi kewenangan daerah, dimana lebih mengarah pada pendekatan yang memperbandingkan antara target kinerja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah dengan realisasi atau capaian kinerja. “Secara ideal kita berharap bahwa masing – masing urusan adalah menjadi tanggung jawab SKPD teknisnya, sehingga tidak terjadi over lapping urusan dengan SKPD lainnya,” ujarnya.
Karena itu pihaknya berharap untuk memperkuat dan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah selanjutnya. Dan pansus juga berharap kepada SKPD dapat mampu memberikan penjelasan yang argumentatif.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf mengatakan, dalam laporan LKPj pertama yaitu pertumbuhan ekonomi di Jatim pada 2012 mencapai 6,55 persen, sedangkan pada 2013 mencapai 7,22 persen. “Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di pulau Jawa dan juga pertumbuhan ekonomi Jatim ini mampu menyamai pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,78 persen,” paparnya.
Sumber pertumbuhan perekonomian di Jatim pada 2013 didominasi beberapa sector, yaitu pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan, dan sektor pertanian. Rata-rata dari beberapa sektor tersebut mencapai 4,22 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kinerja presentase penduduk miskin di Jatim pada 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2012. Dimana pada 2013 sebanyak 4.856.820 jiwa atau 12,73 persen, sedangkan 2012 mencapai 4.960,540 jiwa atau 13,08 persen.
Indikator penurunan angka kemiskinan pada 2013 yaitu melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai. (rif)