Surabaya (KN) – Maraknya aksi mogok produksi pengerajin tahu dan tempe di sejumlah daerah di Jatim, akibat kelangkaan dan sulit terjangkaunya harga kedelai, menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Jatim.Bahkan, mereka mendesak kepada pemerintah pusat agar menambah kuota kedelai untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga kedelai di pasaran.
“Kebutuhan kedelai dikuasai pedagang besar atau importir. Sebab dari kebutuhan 120 ribu ton, Bulog hanya dijatah 20 ribu ton. Sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga,” ujar Agus Dono Wibawanto, Ketua Komisi B DPRD Jatim kepada wartawan, Senin (9/9/2013).
Selain menambah kuota Bulog, lanjut Agus, pihaknya juga akan mendesak pemerintah pusat supaya secepatnya merealisasi Harga Pokok Penjualan (HPP) kedelai. Tujuannya, supaya para petani bergairah lagi menanam kedelai karena ada kepastian harga. “Petani kedelai banyak yang beralih menanam tanaman lain karena mereka tak mau merugi akibat tidak adanya kepastian harga,” tegasnya.
Untuk memacu petani mau menanam kembali kedelai, Komisi B DPRD Jatim juga akan mengupayakan alokasi anggaran subsidi untuk membantu kelompok tani kedelai untuk penanaman kedelai maupun membantu permodalan koperasi pengerajin tempe dan tahu. “Kami juga akan meminta Menteri BUMN supaya mengintruksikan CSR perusahaan BUMN ikut membantu petani kedelai,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan menagih pemerintah pusat untuk segera merealisasikan hasil pertemuan dengan Parlemen Australia 1 tahun lalu, menyangkut Lupin sebagai pengganti (subtitusi) kedelai untuk bahan pembuatan tahu dan tempe berikut alih teknologinya. “Harga lupin itu lebih murah dan terjangkau. Bahkan kandungan proteinnya juga lebih tinggi. Tapi karena dukungan pemerintah kurang jelas sehingga persoalan kedelai dan pengerajin tahu tempe terus berulang,” jelasnya.
Sekedar diketahui, luas lahan pertanian kedelai di Jatim pada awalnya mencapai 540 ribu hektare, sehingga Jatim tergolong salah satu lumbung kedelai nasional. Namun akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi petani kedelai, sehingga mereka beralih menanam tanaman lain. Dampaknya, lahan pertanian kedelai menyusut tinggal sekitar 200 ribu hektar saja dan produksi kedelai Jatim juga ikut menurun.
“Daerah sentra petani kedelai di Jatim ada di Kabupaten Jember, Magetan, Malang, Kediri, dan Lumajang. Untuk mempertahankannya, pemerintah kabupaten/kota juga harus ikut membantu menjadikan kedelai sebagai skala prioritas tanaman khusus,” pungkasnya. (rif)