Surabaya (KN) – Maraknya perdagangan manusia atau Human trafficking, bahkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus perdagangan manusia nomor tiga terbanyak setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Karena itu, Komisi E DPRD Jatim mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada untuk ikut memeranginya.Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Eksan di DPRD Jatim, Jumat (11/9/2015) mengimbau dan mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur untuk ikut memerangi tindak perdagangan manusia. Pasalnya, dari data yang ada, Jatim menjadi sasaran maupun daerah tujuan tindak perdagangan manusia. Dari data Bareskrim saja, Jawa Timur peringkat tiga tertinggi.
“Kalau dari kasus yang berhasil diungkap pihak Kepolisian saja, kasus perdagangan manusia di Jawa Timur masuk urutan yang tertinggi secara nasional. Belum lagi kasus yang tak terungkap, pasti lebih banyak lagi. Ini saatnya kita memerangi tindak perdagangan manusia, sebelum keluarga atau orang yang kita sayangi turut menjadi korban,”ujar Eksan.
Ia mencontohkan kasus prostitusi yang melibatkan artis ibukota Anggita Sari di sebuah hotel berbintang di Surabaya juga tak lepas dari kasus perdagangan manusia. Demikian pula dengan puluhan pekerja seks komersial (PSK) asal Jatim yang baru dipulangkan dari lokalisasi Tanjung Elmo, Papua. Disinyalir banyak diantaranya merupakan korban perdagangan manusia. Terbukti beberapa diantaranya ke Papua karena dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan toko atau restoran. Tapi nyatanya di sana mereka malah dipekerjakan sebagai PSK di lokalisasi.
Eksan berharap tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur. Tak hanya pihak Kepolisian maupun Pemprov, tapi juga masyarakat secara luas. Kepekaan dan kepedulian masyarakat juga diperlukan untuk mencegah tindak perdagangan manusia.
EIa menimbau masyarakat ketika mengetaui ada sebuah rumah yang menampung banyak pekerja perempuan. Masyarakat harus melaporkannya ke pihak RT/RW agar bisa dipastikan itu legal atau ilegal. Bisa jadi justru itu sindikat perdagangan manusia.
“Kasus perdagangan manusia di Indonesia sudah pada titik yang mengkhawatirkan karena melibatkan sindikat transnasional. Karena itu kepedulian masyarakat diperlukan untuk mencegah atau paling tidak membatasi ruang gerak para pelaku,”ujarnya (wan)