Surabaya (KN) – Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Jatim, Achmad Heri ditemui diruang kerjanya Bapperda DPRD Jatim, Kamis (8/9/2016) mengatakan, dewan mendukung setiap langkah aparat yang menindak organisasi yang tidak berideologi Pancasila. Tetapi untuk pembuatan Perda tentang pelarangan satu organisasi saja tidak ada gunanya, karena amanah undang-undang jelas jika suatu organisasi atau sebuah perkumpulan berdiri maka harus tunduk dan patuh pada Pancasila dan NKRI. Sebaliknya jika ada sebuah organisasi yang berkeinginan mendirikan negara berdasar khilafah wajib hukumnya untuk dibubarkan.
“Aturan di negara kita sudah jelas. Bagi organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan yang akan mendirikan sebuah negara yang berlandaskan paham selain Pancasila, maka wajib hukumnya untuk dibubarkan. Jelas negara kita ini sebenarnya memberikan kebebasan warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tapi mengapa masih ada dari mereka yang akan merusak NKRI,” paparnya.
Menurutnya, tidak perlu Perda jika hanya untuk menindak suatu organisasi yang ingin mengganti ideologi Pancasila. “Ibaratnya, kalau hanya untuk menembak tikus, ya jangan menggunakan bazooka,” katanya Achmad Heri yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mendukung langkah Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji yang akan melarang keberadaan HTI. Komisi A siap memback up tindak lanjut dari langkah Kapolda Jatim tersebut.
“Saya mendukung pelarangan HTI di Jatim. Kami akan segera godok dengan bersinergi dengan Pemprov, Polda Jatim dan Kejati Jatim untuk pembuatan Perda pelarangan HTI tersebut,” ungkap politisi Partai Golkar Jatim ini.
Ia menambahkan, Komisi A beberapa bulan ke depan memang akan menggelar dialog kebangsaan. “Ini rencana sudah lama, bukan karena ada statemen Kapolda. Akan dilaksanakan sekira November dengan mengundang Kapolri, Panglima TNI, Ormas Muhammadiyah, dan NU,” ungkapnya.
Bagi Freddy, ideologi Pancasila dan NKRI sudah harga mati bagi bangsa Indonesia. “Kalau tidak menginginkan Pancasila ya jangan hidup di Indonesia,” tegas Freddy Poernomo. (wan)