KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Dewan Berharap Pemerintah Tak Serahkan Beban Biaya Perawatan Jembatan Suramadu ke Pemprov Jatim

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi D DPRD Jatim berharap pemerintah pusat nantinya tidak menyerahkan beban biaya perawatan Jembatan Suramadu pasca digratiskan oleh Presiden RI, Joko Widodo ke Pemprov Jatim.Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahyunianto menilai, pemerintah pusat seharusnya mengambil alih kewenangan tersebut jembatan tersebut.
“Untuk Jembatan Suramadu, kami harapkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Sehingga, kami berharap biaya pengelolaannya bisa dicover oleh APBN,” kata Hamy, di Surabaya, Rabu (31/10/2018).

Apabila nantinya biaya perawatan dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Timur, Hamy kawatir hal itu tak bisa direalisasikan. “Kami menilai bahwa ini tidak mungkin dibebankan kepada APBD karena APBD Jawa Timur tidak mampu membiayai maintenance (perawatan) Suramadu,” kata Hamy.

Pihaknya mencontohkan ke negara-negara maju seperti Amerika dan Italia. Menurutnya, pembayaran tol sebenarnya masih ada dengan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada.Namun tinggal bagaimana pelayanan itu dapat diterapkan. Misalnya jembatan yang nyaman dan aman. Fengan memperbanyak rambu-rambu lalu lintas harus bisa lebih baik.

“Jangan sampai terjadi kembali kecelakaan di jalur jembatan seperti terjadi beberapa tahun lalu,” kata politisi PKS Jatim ini.

Apabila Pemerintah Pusat tak bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan, maka pihaknya mendorong Pemerintah memikirkan ulang keputusan penggratisan jembatan itu.
“Untuk bisa menutup anggaran itu, Pemerintah mungkin bisa memutuskan besaran harga tiket tol (jembatan) yang lebih murah. Artinya, bisa dikurangi saja bukan dihapuskan (biayanya),” pungkasnya. (KN04)

Related posts

Pertama di Indonesia, Gubernur Khofifah Luncurkan Paket Data Juara Pendidikan

kornus

Koopspam KTT OKI Gelar Tactical Floor Game

kornus

Forkopimda Jawa Timur Kompak Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban

kornus