Surabaya (KN) – Kucuran dana APBN untuk pemerintahan desa harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangannya juga perlu ditata agar tidak terjadi kesalahan administrasi.Hal itu diutarakan Gubernur Jatim Soekarwo pada pembukaan Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, di Badan Diklat Provinsi Jatim Jl Balongsari Tama Tandes Surabaya, Senin (2/2/2015).
Menurut Soekarwo, posisi pemerintahan desa dalam stuktur pemerintah seperti ‘jangkar’ dari eksistensi pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa berada paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang tujuannya, tetapi yang lebih penting dan harus diperhatikan adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat di desa, yaitu secara musyawarah dan mufakat, jangan sampai voting,” ujarnya.
Terkait dengan UU Desa, Pakde Karwo minta para kepala desa saat merumuskan kebijakan harus melalui musyawarah desa melalui Badan Perwakilan Desa (BPD), atau bisa dengan warga masyarakat secara langsung. Karena, pembangunan berkelanjutan, berpusat pada rakyat, inklusif dan partisipatoris (masyarakat diajak merumuskan). Selain itu, Pakde juga berpesan agar kepala desa lebih peduli dengan masyarakatnya, dan mendorong potensi desa termasuk industri kecil.
Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd mengatakan, diklat ini untuk meningkatkan kapasitas SDM para Kepala Desa supaya dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lebih baik, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desanya.
Untuk putaran pertama tahun 2015, diklat yang berlangsung tgl 1 – 7 Pebruari ini diikuti 640 orang peserta, yang terdiri dari Kepala Desa Kabupaten se Jatim dan Kota Batu. Dilaksanakan di dua tempat yaitu di kampus Badan Diklat Jatim di Surabaya dan di Jl Kawi Malang.
Acara pembukaan dihadiri oleh Direktur Center for Secutiry and Welfare Studies (CSWS) FISIP Unair, beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, Kepala Biro Humas, para nara sumber, fasilitator, dan undangan lainnya. (yo)