Jakarta , mediakorannusantara.com – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan pemerintah dapat memperbesar keterlibatan swasta agar pengembangan infrastruktur digital dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia.
“Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah mengakibatkan perlunya pelibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur digital agar semua wilayah di Indonesia dapat terjangkau,” kata Associate Researcher CIPS Ajisatria Suleiman, dalam rilis di Jakarta, Kamis.8/4
Menurut dia, pelibatan swasta melalui skema Public Private Partnership dan shared infrastructure ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, meningkatkan inovasi dan penguasaan teknologi, serta meningkatkan kemampuan finansial dan efisiensi.
Ia berpendapat, pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki swasta untuk memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur.
Sementara swasta, lanjutnya, dapat memanfaatkan akses pemerintah pada wilayah yang belum tersentuh, seperti wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sebagaimana diungkapkan dengan menambahkan bahwa pelibatan swasta juga dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen kebijakan dan regulasi.
“Sebagai contoh saja, untuk pengembangan fixed broadband, hampir 70 persen biaya rolling out oleh perusahaan-perusahaan swasta dialokasikan untuk konstruksi infrastruktur dasar seperti pipa, tiang, dan akses jalan. Tanpa ada intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong passive infrastructure sharing, biaya yang ditanggung oleh swasta sangat besar sekali. Patut dicatat bahwa jaringan fixed broadband di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan ASEAN,” ungkapnya.
Aji menambahkan, langkah pemerintah mempersiapkan anggaran Rp26 triliun untuk infrastruktur digital sudah tepat dan perlu diapresiasi. Pelibatan swasta diharapkan mampu mempercepat terciptanya konektivitas antar wilayah di Indonesia dan meminimalisir digital divide (ketimpangan akses teknologi dan informasi) antarwilayah.
Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk sinyal 4G di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Terdapat total 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T.
Dari jumlah tersebut sudah dibangun BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan. Sedangkan sisanya sebanyak 7.904 telah diprogramkan untuk tahun 2021 dan 2022. Sementara untuk wilayah Non-3T berjumlah 3.435 desa dan kelurahan yang juga saat ini sedang disiapkan oleh operator seluler.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai kemudahan maupun fasilitas infrastruktur komunikasi untuk mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi digital di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Indonesia Data and Economic Conference 2021 di Jakarta, Selasa, mengatakan penyiapan fasilitas itu berupa infrastruktur 4G serta penyediaan kabel fiber optik.
“Pemerintah juga mendorong satelit multifungsi, karena di beberapa daerah misalnya di wilayah timur, lebih efektif dan efisien menggunakan satelit,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan pusat data untuk mendukung kebijakan one map policy dan one data policy serta mendorong perpindahan pusat cloud data dari Singapura ke Batam, Indonesia.(wan/aN)