Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pemerintah Kota Surabaya mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha untuk pertama kalinya. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Negara kepada Provinsi, Kabupaten / kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan kinerja terbaik. Penghargaan ini sesuai dengan Keppres 36&38/TK/2017 yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 20 April 2017. Dalam Surat Keputusan Presiden itu, Pemerintah Kota Surabaya menerima penghargaan tertinggi dari Negara.
Diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Walikota Surabaya menerima penghargaan ini bersamaan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-72 Tahun di Tugu Pahlawan. “Atas nama Pemerintah dan atas nama Presiden, selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan dedikasi untuk menggerakkan masyarakat dan memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Tjahjo Kumolo usai menyerahkan penghargaan tersebut.
Menurut Mendagri, penghargaan Parasamya ini bukan hanya soal fisik pembangunan di kota saja, melainkan banyak aspek penilaian lainnya yang diukur. Aspek lainnya, kata Tjahjo, SDM, infrastruktur, masalah sosial dan lainnya juga ikut diukur.
Sebelumnya, acara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB ini, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Timur Pak Dhe Karwo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan beberapa Walikota / Bupati dari Provinsi Jatim lainnya.
Dalam prosesi penyerahan piala ini, 12 orang yang tergabung dalam satu pasukan dari IPDN membawa 4 Piala Parasamya Purna Karya Nugraha. Keempat piala itu masing – masing diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Surabaya dinilai telah membuat terobosan inovasi dalam pelayanan public kepada masyarakat GRMS (Government Resources Management System) pelayanan berbasis online.
Oleh karena itu, Mendagri meminta kepada Pemprov Jatim dan Kota di Jatim untuk mau membantu agenda strategis nasional, mulai dari tingkat Gubernur hingga di desa.
“Saya berharap untuk mau evaluasi kota di Provinsi Jatim, khususnya pelayanan public, peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Besar harapan kami, Pemprov Jatim menyelesaikan agenda strategis nasional di Jatim, mulai dari Gubernur sampai di desa,” kata Mendagri. (KN01)