Surabaya (KN) – Janji Pemkot Surabaya melalui Perda Penyelenggaraan Pendidikan, akan mensejahterakan para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
Namun sampai saat ini, Pemkot belum melaksanakannya. Hal itu pun dilaporkan GTT dan PTT ke Komisi D DPRD Surabaya. Disampaikan Ketua Dewan Karyawan Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya Eko Margiono, masih banyak di Surabaya GTT dan PTT yang belum mendapatkan honor sesuai standar UMK Kota. Seharusnya, kesejahteraan guru harus diutamakan.
“Bagi GTT, tidak standarnya gaji itu disebabkan kemampuan sekolah dalam pemberian honor yang relatif lemah. Kelemahan ini dipicu jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Namun yang utama adalah minimnya jam mengajar GTT yang tidak sampai memenuhi kriteria 24 jam dalam seminggu. Ini karena dominasi guru PNS yang lebih diutamakan mendapat jam mengajar,” terang Eko.
Dengan begitu, pendapatan GTT pun tak banyak. Sementara untuk GTT sendiri, mendapatkan Rp72 ribu dalam perjam mengajarnya. Untuk itu para GTT dan PTT berharap agar Pemkot Surabaya mempunyai kebijaksanaan atas masalah ini.
“Kami berharap, melalui DPRD Surabaya, kendala para GTT dan PTT ini bisa disampaikan dan diselesaikan ke eksekutif. Padahal di Surabaya sempat ada informasi kekurangan guru SD, tapi kenapa sampai saat ini masih banyak GTT yang kekurangan jam mengajar. Keberadaan GTT dan PTT ini semestinya bisa untuk mengatasi kekurangan guru tersebut. Sebelumnya, tentu harus ada komunikasi dengan GTT dan PTT, sebab untuk status ini masih banyak yang mengajar di sekolah lanjutan,” tandas Eko yang membantah kalau GTT dan PTT dikabarkan menolak ditempatkan di SD dengan alasan turun grade. (Jack)