Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI siap membantu dan mengawal proses pencairan terhadap anggaran percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi di Jatim.Dimana Presiden RI, Jokowi menurunkan Perpres 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gerbangkartosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto, Surabaya – Sidoarjo – Lamongan), kawasan BTS (Bromo – Tengger – Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Kami akan kawal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 sekaligus berusaha maksimal agar APBN ikut membantu realisasi dari program perpres tersebut. Apabila percepatan pembangunan ekonomi tersebut tidak dibantu APBN dan hanya mengandalkan APBD maka pembangunan tersebut tidak bisa diwujudkan,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah ditemui usai acara kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (9/12/2019).
Lebih lanjut dikatakannya, di saat Banggar memperjuangkan anggaran tersebut. Pihaknya juga mengingatkan kepada Bupati/walikota, serta Gubernur Jatim untuk selalu bersinergi untuk membangun perkembangan ekonomi di daerah percepatan pembangunan ekonomi tersebut. Bahkan, kalau perlu pemerintah daerah juga bisa mendatangkan para investor untuk mengembangkan daerah tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi akan bagus saat proses pembangunan. Tapi setelah infrastruktur jadi apakah investasi di daerah tersebut bisa berkembang atau tidak. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemda setempat,” katanya.
Maka itu, seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur mendapat momentum dan berkah untuk mempercepat proses pembangunan di daerahnya. “Patut diapresiasi dan wajib kita tindaklanjuti. Lahirnya perpres itu harus bisa menaikkan daya saing Jawa Timur dan selanjutnya berdampak terhadap pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan,” harap Said.
Ia berharap Gubernur Jawa Timur melaksanakan amanat Perpres dengan menyiapkan rencana induk percepatan pembangunan sebaik mungkin dan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Pemprov Jawa Timur harus intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar perpres segera direalisasikan. Kami di Badan Anggaran DPR RI akan berusaha maksimal agar APBN bisa mendanai realisasi program perpres tersebut,” pungkasnya. (KN01)