Denpasar, mediakorannusantara.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengharapkan penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada 2022 yang akan digelar di daerah itu bisa menjadi ajang untuk mempromosikan Pulau Dewata sebagai daerah pariwisata aman bencana di mata dunia.
“Bali terus berupaya menerapkan apa yang menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat terkait pariwisata aman bencana, termasuk dalam menghadapi kondisi terkini menyangkut penanggulangan pandemi COVID-19,” kata Gubernur Koster saat menerima kunjungan Deputi Bidang Sisban Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja, di Jayasabha, Denpasar, Kamis.1/10
Menurut dia, saat ini Bali memang masih berada dalam kawasan zona merah. Namun, pihaknya terus memperketat peraturan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.
Gubernur Koster pun berharap dengan bentuk sinergi dari pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat, Provinsi Bali dapat terus menekan potensi penularan COVID-19.”Dengan demikian, Bali dapat siap dan aman dalam menyelenggarakan kegiatan GPDRR tahun 2022,” ujarnya.
Sementara itu Deputi Bidang Sisban Strategi BNPB Wisnu Widjaja mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia, khususnya Bali, sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR 2022 ini dapat menjadi ruang bagi Pemerintah Indonesia dan Provinsi Bali untuk lebih mempromosikan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana di kancah internasional.
“Menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia, terutama Bali, sebagai tuan rumah kegiatan GPDRR pada 2022 mendatang. Kegiatan ini dapat menjadi ajang promosi pariwisata Bali di kancah internasional,” ucap Wisnu Widjaja
GPDRR merupakan forum multipemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 mendatang diperkirakan akan dihadiri oleh perwakilan 182 negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, lembaga nonpemerintah, akademisi, sektor wisata dan media.
Di sisi lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menunggu keputusan dan kesepakatan dari hasil pengkajian yang menyeluruh, sebab banyak aspek yang harus ditinjau terkait kelayakan penyelenggaraan kegiatan besar ini.(wan/an)