Surabaya (KN) – Sikap diam Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait adanya dua direktur PDAM yang tak pernah dilantik alias elegal, dan sikapnya yang melawan hukum karena tak menjalankan putusan pengadilan untuk memberhetikan Dewan Pengawas PDAM Surabaya menimbulkan tanda tanya. untuk diketahui, Beberapa waktu lalu, ada putusan atas gugatan Dewan Pelanggan PDAM soal pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Surabaya. PTUN pun sudah memutuskan jika pengangkatan itu tak sah.
Putusan dengan nomor 04/G/2013/PTUN.SBY Jo 178/B/2013/PT.TUN.SBY, dan telah dikeluarkan penetapan 04K/PEN/2013/PTUN yang bersifat inkrach. Kini ada kabar jika perusahaan air minum milik pemkot itu justru dijalankan pejabat struktural yang tak sah.
Pejabat yang diduga tak sesuai aturan itu adalah Direktur Pelayanan Soenarno dan Direktur Keuangan Loekman Hakim. Mereka sudah bekerja hampir tiga tahun. Padahal sampai saat ini, kabarnya dua direktur itu belum pernah dilantik wali kota Surabaya.
Hal ini diakui Ketua Dewan Pelanggan Ali Musyafak. Menurut dia, sampai saat ini wali kota belum pernah melantik dan mengambil sumpah jabatan kedua direktur itu. “Aturannya harus dilantik. Jika pekerjaan keduanya seenaknya, maka jangan salahkan dua orang itu karena memang belum pernah dilantik wali kota,” kata Ali Musyafak.
Dia juga menambahkan, sampai saat ini Dirut PDAM Surya Semabda Ashari Mardiono, belum pernah melakukan laporan pertanggungjawabannya ke publik terkait perkembangan kinerja dan kuangan perusahaan itu. “Padahal laporan itu harus dilakukan tiap tahun, tapi itu tak pernah dilakukan. Ini justru dibiarkan walikota dan dewan Surabaya,” tambah dia.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy, kaget dengan kabar tersebut. Dia juga dengan tegas menuding keberadaan dua direktur di PDAM tak sah dan ilegal. (Jack)