Surabaya (KN) – Gubernur Jatim Soekarwo menyerahkan DIPA 2013 kepada Bupati, SKPD dan SKPD pembantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi anggaran dari pusat pada tahun 2013 sebesar Rp 84,357 triliun, dengan rincian anggaran transfer daerah untuk Provinsi sebesar Rp 6 triliun lebih dan untuk Kabupaten dan Kota sebesar Rp 43 triliun lebih. Demikian dijelaskan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tribuwono Tunggal, dalam kesempatan peneyerahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ) di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/12).
“Khusus untuk Provinsi Jawa Timur alokasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp84,357 triliun dengan faktor vertikal lembaga sebesar Rp30,05 triliun, untuk SKPD sebesar Rp 1,27 triliun, untuk SKPD pembantuan Rp 1,320 triliun, untuk SKPD urusan bersama sebesar Rp 1,130 triliun, transfer daerah untuk provinsi sebesar Rp 6,54 triliun,” ujarnya saat memberikan sambutan di hadapan Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Pangarmatim, Bupati dan Walikota se-Jawa Timur dan para pejabat daerah.
Ia juga menjelaskan, untuk menyederhanakan proses dan peningkatan efisiensi dalam penyusunan dan penyerahaan DIPA, Kementerian Keuangan akan membuat langkah-langkah yang efisien. Yakni dengan mengintegrasikan proses penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian lembaga dan pengesahan DIPA dalam satu unit yaitu di bawah naungan Direktorat Jenderal Anggaran. “Selama ini ditangani oleh dua unit Direktorat anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,”jelasnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menyampaikan pesan Presiden SBY bahwa penyerahan DIPA yang diserahkan lebih awal merupakan cermin keinginan bersama, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran secara langsung bisa lebih tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak pada kegiatan perekonomian masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan pesan Presiden bahwa setelah diterimanya DIPA tahun Anggaran 2013. Presiden berharap segera menindaklanjutinya dan menggunakan anggaran masing-masing sesuai dengan APBN dan APBD agar menggunakan anggaran secara tepat, transparan, dan akuntabel.
Gubernur juga menjelaskan dalam penyerahaan DIPA untuk di tingkat Provinsi Jawa Timur ada 13 Kabupaten dan 2 Kota di Jawa Timur yang belum mendapatkan DIPA. Untuk itu Gubernur mengingatkan untuk segera diselesaikan agar tidak terkena sanksi dari Kementrian Keuangan.
Selain itu orang nomor satu di Pemprov Jatim ini juga berharap agar Bupati dan Walikota sering melakukan pertemuan dengan lembaga keuangan. Dengan sering melakukan pertemuan dengan lembaga keuangan pemerintah daerah bisa menghubungkan antara industri kecil dengan lembaga keuangan. “Agar industri kecil semakin bagus, karena yang kita takutkan adalah tingkat disparitas wilayah, jika sampai mencapai 5 berbahaya, Alhamdulillah Jawa Timur mencapai 0,33 persen,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa target pembangunan pemerintah tahun ini adalah berupaya menurunkan tingkat pengangguran masyarakat hingga mencapai 6,4 persen dan 6,1 persen pada tahun 2013. “Untuk Jawa Timur, Alhamdulillah mencapai 4,2 persen,” ujarnya. Untuk target penurunan angka kemiskinan pemerintah pada tahun 2013 akan berupaya mencapai 10,5 persen. (yo)